IACBET ~ Ketua Departemen Infokom dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Kahar S Cahyono mempertimbangkan mencabut dukungan terhadap pemerintahan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Menurut Kahar, para buruh menganggap Anies-Sandi tak memenuhi janji kampanye mereka, terutama mengenai penetapan UMP 2018.
Anies sebelumnya menetapkan UMP DKI 2018 sebesar Rp 3.648.035, naik 8,71 persen dari UMP 2017. Sementara buruh mengusulkan besaran UMP Rp 3,9 juta.
Dalam menetapkan UMP tersebut, Pemprov DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan undang-undang lain.
"Elemen buruh yang mendukung Rp 3,9 juta, kan, elemen yang mendukung Anies-Sandi memenangi pemilihan kemarin. Kami sudah mempertimbangkan mencabut dukungan," ujar Kahar saat dihubungi Kompas.com, Kamis (2/11/2017).
Kahar mengatakan, Anies-Sandi pernah meneken kontrak politik bersama buruh saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.
Dari 10 poin kontrak politik dengan buruh yang diteken Anies, salah satu poin yang disepakati ialah tidak menggunakan PP No 78 sebagai dasar penetapan UMP DKI Jakarta.
Serikat buruh meminta agar UMP DKI ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jika berdasarkan UU tersebut, UMP DKI Jakarta Rp 3,9 juta.
Kahar menyampaikan, hampir semua buruh yang tergabung dalam KSPI mendukung Anies-Sandi pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta yang saat itu bersaing dengan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.
Anies-Sandi pernah menandatangani kontrak politik dengan buruh saat menghadiri deklarasi dukungan dari organisasi buruh di DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, 1 April 2017.
Dalam deklarasi tersebut, Anies berjanji merilis kontrak politik yang dilakukan bersama tersebut.
"Itu sebabnya, kami berkali-kali menggarisbawahi bahwa di Jakarta kesempatan kerja harus terbuka kepada semua. Dan, mereka yang bekerja harus mendapatkan upah yang layak dan adil sehingga bisa merasakan kesejahteraan," ucap Anies kala itu.
Menurut Kahar, para buruh menganggap Anies-Sandi tak memenuhi janji kampanye mereka, terutama mengenai penetapan UMP 2018.
Anies sebelumnya menetapkan UMP DKI 2018 sebesar Rp 3.648.035, naik 8,71 persen dari UMP 2017. Sementara buruh mengusulkan besaran UMP Rp 3,9 juta.
Dalam menetapkan UMP tersebut, Pemprov DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan undang-undang lain.
"Elemen buruh yang mendukung Rp 3,9 juta, kan, elemen yang mendukung Anies-Sandi memenangi pemilihan kemarin. Kami sudah mempertimbangkan mencabut dukungan," ujar Kahar saat dihubungi Kompas.com, Kamis (2/11/2017).
Kahar mengatakan, Anies-Sandi pernah meneken kontrak politik bersama buruh saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.
Dari 10 poin kontrak politik dengan buruh yang diteken Anies, salah satu poin yang disepakati ialah tidak menggunakan PP No 78 sebagai dasar penetapan UMP DKI Jakarta.
Serikat buruh meminta agar UMP DKI ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jika berdasarkan UU tersebut, UMP DKI Jakarta Rp 3,9 juta.
Kahar menyampaikan, hampir semua buruh yang tergabung dalam KSPI mendukung Anies-Sandi pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta yang saat itu bersaing dengan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.
Anies-Sandi pernah menandatangani kontrak politik dengan buruh saat menghadiri deklarasi dukungan dari organisasi buruh di DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, 1 April 2017.
Dalam deklarasi tersebut, Anies berjanji merilis kontrak politik yang dilakukan bersama tersebut.
"Itu sebabnya, kami berkali-kali menggarisbawahi bahwa di Jakarta kesempatan kerja harus terbuka kepada semua. Dan, mereka yang bekerja harus mendapatkan upah yang layak dan adil sehingga bisa merasakan kesejahteraan," ucap Anies kala itu.
Sumber : kompas.com
